JAKARTA — Pembenahan tata kelola dan pelayanan publik menjadi perhatian dalam pertemuan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (13/8/2026). Ombudsman menilai perbaikan tata kelola penting untuk menciptakan kepastian bagi masyarakat sekaligus memperkuat iklim usaha dan investasi di Batam.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, datang ke Kantor Ombudsman RI bersama jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) serta Biro Organisasi, Kinerja, dan Manajemen Risiko (OKMR).
Rombongan BP Batam diterima Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, beserta jajaran di ruang rapat Ombudsman RI.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmadi mengatakan Ombudsman terus memantau perkembangan sejumlah persoalan di Batam melalui kondisi yang ditemukan di lapangan. Pemantauan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Ombudsman juga mengapresiasi sejumlah pembenahan yang telah dilakukan BP Batam, termasuk langkah penertiban di beberapa sektor. Menurut Rahmadi, pembenahan tersebut merupakan langkah positif dalam memperbaiki tata kelola sekaligus memberikan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin transparan, efektif, dan efisien,” ujar Rahmadi.
Ia mengatakan tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan publik yang semakin baik juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong investasi di Batam.
“Mari kita manfaatkan forum ini untuk menyusun rencana aksi konkret demi kemajuan Batam yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia, khususnya Kota Batam,” katanya.
Ariastuty mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya BP Batam memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI. Selain bersilaturahmi, BP Batam ingin memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.
“Kami ingin bersilaturahmi dengan harapan dapat berkolaborasi dan meminta masukan agar pelayanan publik di BP Batam semakin baik,” ujar Ariastuty.
Menurut Ariastuty, sejumlah isu yang disampaikan Ombudsman menjadi bahan penting bagi BP Batam untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan, termasuk melalui inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dari komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepastian,” katanya.
Ia menambahkan, masukan Ombudsman juga akan menjadi bahan evaluasi BP Batam terhadap berbagai proses pelayanan dan tata kelola yang telah berjalan.
“Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, namun mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi,” demikian Ariastuty. (mon)
