BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan kembali ekspor tambang pasir laut.
Kepri menjadi salah satu daerah prioritas dalam rencana pengelolaan sendimentasi pasir laut, yang mencakup wilayah-wilayah seperti Natuna, Karimun, Lingga, dan Bintan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Marlin Agustina Rudi, mengakui bahwa hingga saat ini Pemprov Kepri belum membahas secara rinci mengenai regulasi sendimentasi pasir laut bersama pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.
“Itu tugas pak Sekda. Karena saya baru jadi Plt. Kami akan ikut sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat saja,” ungkap Marlin.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, Adi Prihantara, menjelaskan bahwa Pemprov masih menunggu arahan dan aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait tambang pasir laut.
Ia menegaskan, pihaknya belum melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat mengenai hal ini.
“Aturan mainnya harus jelas dulu sebelum dilaksanakan. Saat ini kita masih menunggu arahan dari pusat,” kata Adi.
Adi juga menambahkan bahwa Pemprov Kepri tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri regulasi terkait sendimentasi pasir laut. Oleh karena itu, pihaknya akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Intinya, provinsi akan mengikuti aturan dari pusat dan melaksanakannya sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri KKP Nomor 16 Tahun 2024, kawasan prioritas sendimentasi pasir laut di Kepri meliputi Natuna, Karimun, Lingga, dan Bintan.
Kedalaman sendimentasi yang akan dikeruk atau disedot untuk ekspor adalah sekitar 3 meter. Potensi volume hasil sendimentasi laut di wilayah Kepri mencapai 9,09 miliar meter kubik. (r)
