BATAM – Pertumbuhan industri Batam yang gemerlap ternyata menyisakan ironi. Di tengah deretan pabrik raksasa dan geliat investasi, angka pengangguran di kota ini justru masih tinggi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, menyebut kondisi tersebut sebagai “kontradiksi struktural” yang perlu diurai dengan serius.
Dalam diskusi mendalam bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri di Volla Coffee and Roastery Batam Center, Senin (1/12/2025), Rony mengungkap bahwa pertumbuhan industri dan sektor tambang gas di Batam tidak otomatis menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Salah satu penyebabnya: akses tenaga kerja lokal yang terbatas ke industri besar.
“Ekonomi itu bagus kalau inklusif. Masyarakat lokal harus bisa mengakses pekerjaan di sektor industri besar. Tanpa itu, pertumbuhan tak memberi manfaat nyata,” ujar Rony.
Data BI menunjukkan tingkat pengangguran di Kepri, termasuk Batam, masih berada pada level yang memprihatinkan. Padahal Batam didorong sebagai kawasan pabean yang kuat dalam ekspor.
Keterputusan antara industri besar dan ekonomi lokal menjadi penyebab utama lemahnya efek berganda (multiplier effect). Banyak industri besar yang beroperasi dengan orientasi penuh pada ekspor serta rantai pasok yang minim menyerap produk atau tenaga kerja lokal.
Akibatnya, geliat ekonomi Batam terlihat impresif di permukaan, tapi tipis manfaatnya bagi rumah tangga setempat.
UMKM Tersandera Regulasi Kepabeanan
Dalam forum yang dipimpin Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani (Cak Iban), para pengurus PWI juga mengangkat satu isu yang selama ini membelit pelaku usaha kecil: tingginya bea masuk hingga 40 persen untuk produk UMKM Batam yang keluar dari daerah pabean.
Regulasi yang awalnya dirancang untuk mencegah penyalahgunaan barang impor ini, menurut PWI, berubah menjadi tembok penghalang UMKM untuk tumbuh.
Menanggapi hal tersebut, Rony menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan celah solusi, yakni produk berbahan baku domestik dapat dibebaskan dari pungutan tersebut. Hanya saja, kebijakan ini belum tersosialisasi dengan baik.
“Kita harus masifkan sosialisasi ke UMKM. BI siap mendukung pelatihan dan digitalisasi UMKM,” tegasnya.
BI Kepri mendorong digitalisasi pelaku usaha melalui QRIS. Lebih dari sekadar alat pembayaran, penggunaan QRIS dapat membangun rekam jejak transaksi (profil risiko) yang membantu UMKM mengakses pembiayaan perbankan.
Ekosistem digital ini, menurut Rony, akan menjadi pondasi penting agar UMKM Batam dapat naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menyambut gagasan BI dengan antusias. Ia menilai UMKM Batam terhambat regulasi yang berat, sementara investasi asing terus bertambah tanpa memberi ruang cukup bagi usaha kerakyatan.
Salah satu ide yang didukung PWI adalah pembangunan klaster pemasaran untuk produk UMKM Batam, sehingga pemasaran di pasar nasional dapat berlangsung lebih terstruktur dan efisien.
“BI Kepri dan PWI Kepri sudah satu pemikiran. Kita harus membuka akses pasar nasional seluas mungkin untuk UMKM Batam,” tegas Cak Iban.
Diskusi antara BI Kepri dan PWI Kepri ini menegaskan satu benang merah, bahwa pertumbuhan ekonomi Batam tak akan berkelanjutan jika masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
Sinergi industri besar, UMKM, dan pemerintah menjadi krusial. Tanpa inklusivitas dalam akses pekerjaan dan pasar, Batam boleh jadi akan terus maju tetapi tak semua warganya ikut terangkat. (dam)
