BATAM – Konflik di Pulau Rempang kembali memanas. Peristiwa kekerasan yang terjadi pada Rabu dini hari (18/12/2024) menjadi puncak ketegangan antara warga yang menolak relokasi dengan orang suruhan PT MEG.
Bentrokan fisik, ancaman, hingga perusakan properti telah mengubah kehidupan damai di Rempang menjadi mencekam.
Lanjutan bagian 2 : Rempang: Konflik Berdarah dan Pertaruhan Antara Proyek Ambisius dan Hak Masyarakat Lokal (bagian 1)
Bentrok dengan Aparat
Awal Rempang bergejolak pada Kamis (7/9/2024). Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sementara ratusan warga memblokir jalan, mulai dari Jembatan 4.
Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok di Pulau Rempang.
Pemblokiran itu dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang. Meski akses jalan mulai dari Jembatan 4 sudah diblokir warga, petugas gabungan tetap memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok.
BP Batam mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pulau Rempang, Galang, untuk melakukan pengukuran tanah batas hutan Rempang, Rabu (6/9/2023). Hal ini, dilaksanakan dalam menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Namun, sosialisasi tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Mereka melakukan pemblokiran jalan dan sweeping di Jembatan 4 Barelang pada tanggal 7 September 2023.
Sehingga petugas gabungan membubarkan paksa dengan gas air mata kepada sekelompok masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan dan sweeping.
Sebelum melepaskan gas air mata, petugas telah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemblokiran jalan, karena tindakan tersebut melanggar hukum. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan. Bahkan ada warga yang melakukan perlawanan dengan melempar batu dan botol kaca.
Petugas kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak yang berada pada barisan depan untuk mengadang petugas terkena gas air mata. Sejumlah warga juga mengalami sesak napas dan luka.
Namun, tiga hari kemudian terjadi bentrokan kembali.
Massa aksi unjuk rasa menolak penggusuran warga di kawasan Rempang Batam berakhir ricuh. Aksi massa pecah itu terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin, 11 September 2023.
Dalam aksinya mereka menolak pengembangan Kawasan Rempang Batam karena berakibat pada penggusuran warga adat setempat.
Pada awalnya, warga peserta aksi unjuk rasa melakukan aksi dengan damai. Namun, tiba-tiba ricuh dengan menghancurkan pagar.
Tidak hanya itu, lemparan batu, kayu, hingga bom molotov dilemparkan warga ke arah halaman kantor BP Batam. Gas air mata dan water canon juga sudah ditembakkan ke arah kerumunan aksi unjuk rasa oleh petugas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa sebanyak 43 orang telah diamankan buntut dari kericuhan warga dengan aparat kepolisian di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Kejadian ini mengundang perhatian luas, bukan hanya karena eskalasi kekerasan, tetapi juga karena dampak sosial yang mungkin ditimbulkan dari proyek tersebut.
Dampak Sosial dan Budaya
Sejarawan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Prof. Abdul Malik, menyoroti bahwa masyarakat Rempang, yang telah menjadi bagian dari pertahanan pesisir sejak zaman Kesultanan Bintan Temasik, memiliki nilai sejarah dan budaya yang tak ternilai.
Masyarakat Rempang dikenal sebagai penjaga perairan dari ancaman kolonial Eropa. Bahkan, pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda, banyak warga Rempang yang gugur sebagai tentara laut dalam pertempuran mempertahankan nusantara.
Menurut Prof. Malik, pemindahan warga dari pulau ini bukan hanya soal kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan identitas dan jati diri mereka sebagai bagian dari sejarah maritim Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa di Pulau Rempang masih terdapat peninggalan sejarah penting, termasuk makam para pejuang dan budaya lokal yang bisa menjadi daya tarik pariwisata jika dikelola dengan bijak.
Masa Depan Rempang: Antara Investasi dan Tradisi
Pulau Rempang kini berada di persimpangan antara masa depan ekonomi modern dan pelestarian budaya serta hak-hak masyarakat asli.
Pemerintah dan PT MEG harus mempertimbangkan dengan hati-hati dampak jangka panjang dari proyek ini terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal.
Bagi warga Rempang, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang hak mereka untuk tetap tinggal di tanah nenek moyang mereka, yang telah menjadi tempat mereka bertahan hidup selama lebih dari dua abad.
Masyarakat meminta agar pemerintah meninjau kembali rencana relokasi ini, karena mereka merasa hak mereka sebagai warga yang telah lama menghuni pulau ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dengan konflik yang semakin memanas, masa depan Pulau Rempang menjadi ujian besar bagi pemerintah Indonesia dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya lokal.
Tanpa dialog yang lebih mendalam dan solusi yang saling menguntungkan, kisah Rempang bisa menjadi contoh bagaimana modernisasi yang tidak memperhatikan konteks sosial dan sejarah bisa mengguncang akar budaya yang telah tumbuh begitu dalam.
Membangun Masa Depan Tanpa Melupakan Sejarah
Kehidupan maritim yang melekat pada warga Rempang-Galang, yang menjadi nelayan dan prajurit laut, sangat terkait dengan jati diri mereka.
Oleh karena itu, relokasi yang diusulkan menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam. Karena akan memisahkan mereka dari akar budaya mereka yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Namun, di tengah pro dan kontra yang terjadi, ada harapan agar pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal. Sejarah panjang Pulau Rempang sebagai pusat perdagangan, pertahanan maritim, dan tempat lahirnya berbagai budaya lokal perlu diingat, agar pembangunan masa depan tidak menghapuskan identitas yang telah ada sejak lama.
Pulau Rempang, dengan segala kompleksitas sejarah dan budaya yang dimilikinya, merupakan saksi bisu perjalanan panjang masyarakat Melayu di pesisir Riau.
Di tengah proyeksi pembangunan yang akan mengubah wajah pulau ini, penting untuk memastikan bahwa kisah-kisah perjuangan dan kearifan lokal tetap dihargai dan dilestarikan. Sehingga sejarah tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga bagian dari masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Tamat
Penulis: denni risman
