JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan Pilkada dari dipilih masyarakat kembali dipilih DPRD. Dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024, Prabowo menilai bahwa sistem Pilkada langsung saat ini terlalu mahal dan tidak efisien.
Menurut Prabowo, pelaksanaan Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar, baik dari negara maupun dari para tokoh politik yang terlibat.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ujarnya.
Prabowo mengusulkan agar anggaran yang biasa digunakan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
Prabowo menjelaskan bahwa dengan membiarkan DPRD yang memilih kepala daerah, negara dapat menghemat triliunan rupiah.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” tambahnya.
Presiden juga menilai bahwa sistem pemilihan melalui DPRD dapat lebih efisien dalam transisi kepemimpinan, seperti yang terlihat di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Diusulkan PKB
Sebelumnya, usulan serupa juga disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, yang mengkritik biaya tinggi dalam Pilkada.
Jazilul mengungkapkan bahwa biaya Pilkada Jawa Barat mencapai lebih dari Rp 1 triliun, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk memajukan daerah lain.
Namun, perubahan sistem Pilkada ini tidak tanpa kontroversi. Peneliti dari Perludem, Titi Anggraini, menilai bahwa mengubah sistem Pilkada langsung menjadi tidak langsung justru akan menciptakan masalah baru.
Titi menyatakan bahwa pemilihan langsung sebenarnya dapat mempersempit peluang terjadinya politik transaksional dan lebih mencerminkan keinginan serta suara rakyat.
Titi juga mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat dan pembenahan dalam perilaku koruptif, perubahan sistem ini hanya akan memperburuk situasi dan menguatkan oligarki serta dominasi elite politik.
Meski demikian, Titi tidak menutup kemungkinan bahwa pemilihan oleh DPRD dapat menawarkan proses yang lebih mudah dan efisien, tetapi ia menegaskan bahwa hasil pemilihan tersebut lebih berpotensi untuk mencerminkan kesepakatan partai-partai politik ketimbang aspirasi masyarakat.
Pemerintah dan masyarakat kini dihadapkan pada dilema mengenai apakah perubahan sistem ini akan membawa dampak positif bagi demokrasi atau justru mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin daerah mereka.
