BATAM – Hingga pertengahan 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 2,2 juta pekerja di wilayah Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Sumbarriau), dengan 62 persen adalah pekerja sektor formal. Pekerja informal tercatat 526 ribu, pekerja jasa konstruksi 283 ribu, dan PMI 4 ribu.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau, Eko Yuyulianda, Rabu (17/7/2024), menyatakan fokus tahun ini adalah meningkatkan kepesertaan pekerja informal dan pekerja rentan.
BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk penguatan regulasi dan APBD untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Selain perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga menekankan peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran. Kolaborasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian berhasil memulihkan tunggakan iuran sebesar Rp1,42 miliar.
“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Eko.
BPJS Ketenagakerjaan juga membayarkan 63 ribu klaim dengan total manfaat lebih dari Rp1 triliun untuk lima program perlindungan: JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Beasiswa senilai Rp12,5 miliar diberikan kepada 2.899 anak.
Untuk pelayanan maksimal, BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kualitas layanan dengan desain kantor cabang baru yang ramah bagi penyandang disabilitas. Serta mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi JMO dan Lapak Asik.
Contact center 175 siap melayani kapan saja, dan jumlah PLKK ditingkatkan menjadi 639 rumah sakit di wilayah Sumbarriau.
Eko berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan untuk mencapai universal coverage jamsostek di wilayah Sumbarriau. (*/r)
