KEPRI – DPRD Kepulauan Riau (Kepri) meminta seluruh aktivitas di kawasan hutan bakau Pulau Sugi dihentikan sementara hingga status lahan seluas 90 hektare tersebut memiliki kejelasan hukum dan solusi bagi masyarakat ditemukan.
“Kami meminta perusahaan, kepala desa, dan camat untuk menghentikan semua aktivitas di kawasan tersebut. Segala bentuk kegiatan harus dihentikan sampai status lahan benar-benar jelas agar masyarakat tidak dirugikan,” tegas Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Menurutnya, legalitas lahan tersebut masih belum jelas, meskipun kepala desa telah mengeluarkan surat pembatalan izin. Namun, beredar informasi mengenai pencairan uang muka (down payment) yang masih simpang siur.
“DPRD Kepri akan memanggil pihak perusahaan untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Semua pihak harus transparan agar tidak ada kebingungan di masyarakat,” tambahnya.
Selain persoalan legalitas, DPRD Kepri juga menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan di kawasan tersebut. Terutama terhadap ekosistem hutan bakau yang menjadi habitat penting bagi kehidupan laut dan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Wilayah hutan bakau sangat penting, terutama bagi nelayan yang mencari nafkah di sekitarnya. Kami belum mengetahui secara pasti apakah perusahaan akan menebang habis hutan bakau tersebut, tetapi hal ini tentu akan berdampak pada masyarakat sekitar,” kata Iman, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kepri.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kepri akan menggelar pertemuan dengan Gubernur, Bupati terpilih, pihak perusahaan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.
“Setelah ini, kami akan menyurati pihak perusahaan dan mengadakan pertemuan dengan seluruh instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi,” pungkasnya. (R)
