BATAM – Banjir yang berulang di kawasan Tembesi Tower, Sagulung, kembali menjadi perhatian utama Pemko Batam. Persoalan pelik ini tak hanya terkait dampak bagi puluhan rumah warga yang tergenang, namun juga posisi pemukiman yang berada di atas lahan milik investor, PT Tanjung Piayu Makmur (TPM).
Masalah ini kian rumit, karena lokasi pemukiman yang terdampak banjir tersebut diklaim sebagai lahan investasi. Hal ini membuat penyelesaian banjir menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan pihak terkait.
“Banjir di Tembesi Tower ini sudah berulang kali terjadi. Kami merasa sangat prihatin karena hingga saat ini belum ada solusi konkret yang dapat mengatasi persoalan ini,” ujar salah satu warga yang rumahnya terendam banjir.
Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Suhar, pemerintah kini tengah berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut.
Ia mengakui bahwa masalah ini cukup kompleks karena menyangkut kepentingan warga sekaligus mempertahankan iklim investasi di area tersebut.
“Kami tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa mempertimbangkan berbagai pihak. Kami sedang mencari solusi terbaik yang tidak hanya menjaga kepentingan masyarakat, tetapi juga tidak merugikan investor,” kata Suhar, Selasa (15/10/2024).
Membangun Saluran Baru
Meski sudah dilakukan delapan kali pembahasan mengenai solusi banjir di kawasan Tembesi Tower, hingga kini belum ada langkah eksekusi yang konkret.
Suhar menjelaskan, salah satu solusi yang sedang dibahas adalah pembangunan saluran baru untuk mengurangi genangan air.
“Kami dalam pembicaraan dengan pihak investor untuk membangun saluran alternatif yang bisa mengatasi masalah banjir di kawasan tersebut,” ujarnya.
Suhar juga menyebutkan bahwa posisi pemukiman warga yang berada di atas lahan milik PT TPM menjadi komplikasi tersendiri dalam penyelesaian masalah ini. Warga yang tinggal di kawasan tersebut bukan pemilik lahan, dan pemerintah sedang mencari solusi sebelum memutuskan relokasi.
“Pemukiman ini merupakan hasil swadaya masyarakat. Namun perubahan kontur tanah di daerah tersebut menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir,” jelasnya.
Pemerintah menyadari bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Di satu sisi, investasi harus tetap berjalan, namun di sisi lain, kesejahteraan warga yang terdampak banjir harus menjadi prioritas.
“Kami tengah mencari win-win solution, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa mengganggu investasi yang ada di sana,” tutup Suhar.
Dengan banjir yang semakin sering melanda, warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera menemukan solusi. Agar masalah ini tidak terus berlarut dan kembali mengancam kehidupan mereka. (r)
