BATAM – Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, menegaskan bahwa perusahaan penangkaran buaya di Pulau Bulan, PT Perkasa Jagat Karunia (PJK), harus bertanggung jawab atas insiden buaya lepas di Batam.
Ia meminta perusahaan tersebut memastikan kejadian serupa tidak terulang dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.
“Kami ingin pertanggungjawaban PT Perkasa Jagat Karunia (PJK). Ke depan, jika ada kejadian serupa yang melibatkan buaya dari penangkaran ini, harus ada pertanggungjawaban bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Iman di Batam, Jumat (31/1/2025).
Dari hasil pertemuan dengan pihak terkait, diketahui bahwa jumlah awal buaya di penangkaran mencapai 105 ekor. Dari jumlah tersebut, 38 ekor telah berhasil ditangkap kembali, sementara 66 ekor tetap berada di dalam area penangkaran. Namun, masih ada satu ekor yang belum ditemukan.
“Namun, kami tidak bisa begitu saja percaya dengan angka tersebut. Jika benar hanya tersisa satu ekor yang belum ditemukan, maka kami minta perusahaan segera mencarinya. Jika masih ada yang belum teridentifikasi, harus segera dilakukan pencarian dan pendataan ulang,” tegas Iman.
Selain itu, Iman menyoroti dampak ekonomi akibat insiden ini, terutama bagi para nelayan yang takut melaut karena kabar adanya buaya yang masih berkeliaran. Ia menegaskan bahwa PT PJK harus memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak secara ekonomi.
Lebih lanjut, Iman menyatakan bahwa DPRD Kepri akan mempertimbangkan opsi penutupan perusahaan jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara.
“Kalau kami boleh menyarankan, lebih baik perusahaan ini ditutup saja. Tidak ada manfaat yang diberikan, pajak untuk negara juga tidak ada. Sudah 36 tahun beroperasi, tapi kondisinya tidak layak untuk jadi tempat penangkaran. Yang ada malah musibah,” tandasnya.
DPRD Kepri memberi waktu satu pekan kepada PT PJK untuk memberikan jawaban tertulis terkait langkah yang akan diambil guna menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak ada tanggapan atau tindakan konkret, DPRD Kepri akan mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Batam. (r)
