BATAM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas organisasi dengan menggelar deklarasi integritas yang menolak penyalahgunaan kekuasaan dan dualisme kepengurusan.
Deklarasi ini dilaksanakan pada Jumat (14/2), hanya empat hari setelah PWI Pusat menetapkan Marganas Nainggolan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kepri masa bakti 2023-2028, menggantikan Andi Gino yang diberhentikan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Batam, Marganas Nainggolan menegaskan bahwa keputusan dirinya menerima jabatan ini didasarkan pada loyalitas terhadap PWI dan semangat untuk menjaga organisasi tetap solid.
“Saya mendukung PWI yang berintegritas. Saya anggap PWI itu satu,” ujar Marganas, yang juga dikenal sebagai anggota pertama PWI di Batam sejak 1986.
Ketua Organizing Committee (OC) Konferensi Provinsi (Konferprov) Luar Biasa PWI Kepri, Tunggul Manurung, mengumumkan bahwa Konferprov Luar Biasa akan digelar pada 22-23 Februari 2025 di Hotel 89, Batam.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Kepri, Ramon Damora, menegaskan bahwa forum tersebut akan berfokus pada pemilihan Ketua PWI Kepri, tanpa adanya agenda rapat kerja.
PWI Pusat sebelumnya memberhentikan Andi Gino dengan alasan pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) organisasi, terutama terkait kehadirannya dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin.
Keputusan ini tertuang dalam SK PWI Pusat Nomor: 121-PGS/A/PP-PWI/II/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi, dan Ketua Bidang Organisasi Mirza Zulhadi, pada 10 Februari 2025.
Sebagai bentuk komitmen menjaga marwah organisasi, PWI Kepri mendeklarasikan 10 poin integritas, di antaranya menolak penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas.
Berikut adalah 10 poin yang dideklarasikan PWI Kepri:
1. Menolak penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi.
2. Menegakkan PD-PRT sebagai pilar organisasi.
3. Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana organisasi.
4. Menolak dualisme, mengutamakan rekonsiliasi berbasis keadilan.
5. Menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik dan bisnis.
6. Mendorong penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan keuangan – audit forensik keuangan.
7. Memulihkan kredibilitas dan profesionalisme PWI.
8. Mengawal kebebasan pers yang bertanggung jawab.
9. Menjaga solidaritas dan persatuan wartawan.
10.Mendorong reformasi organisasi demi masa depan PWI yang lebih baik.
