BATAM – Investasi senilai 1 miliar Dolar AS atau sekitar Rp16 triliun yang terkait dengan Apple Inc di Batam ternyata tidak berasal dari Apple secara langsung, melainkan bersumber dari vendor-vendor Apple.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, dalam konferensi pers Capaian Kinerja Investasi yang diselenggarakan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Rosan menegaskan bahwa strategi investasi melalui vendor ini bukanlah fenomena baru yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga diterapkan di negara lain seperti India, Vietnam, dan Malaysia.
“Ini saya koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendornya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, di Vietnam, di Malaysia, Indonesia, bukan Apple,” jelas Rosan.
Investasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan pabrik produksi AirTag, perangkat pelacak yang membantu pengguna menemukan barang yang hilang.
Menurut Rosan, kehadiran AirTag di pasar Indonesia diyakini akan membuka peluang bagi vendor-vendor Apple lainnya untuk menanamkan modal di Tanah Air, sehingga menciptakan value chain yang lebih kuat.
“Ini investasi yang akan diikuti oleh vendor-vendor lainnya. Jadi, pertumbuhannya kita akan menjadi value chain. Insyaallah Apple ini akan bisa berjalan, dimulai dengan vendor yang baru saja mulai investasi,” ungkapnya seperti dilansir rmol.
Saat ini, Indonesia hanya memiliki satu vendor Apple, sementara di Malaysia jumlah vendornya telah mencapai lebih dari 35.
“Satu handphone Apple ini vendornya ada 320. Di Thailand, di Malaysia, di Vietnam itu vendornya lebih dari 35, ada yang hampir 40. Di kita baru hanya ada satu. Kita ingin menjadi bagian dari value chain ini,” tambah Rosan.
Pemerintah melalui BKPM berupaya meyakinkan Apple untuk semakin memperluas investasinya di Indonesia. Dengan mengoptimalkan potensi vendor lokal, diharapkan tidak hanya akan meningkatkan investasi asing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor industri teknologi.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi strategis, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, terutama di bidang teknologi dan manufaktur. (r)
