BATAM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak kepala daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) di daerah.
Hal ini disampaikan melalui Zoom Meeting bertema Penyelesaian Penataan Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah pada Rabu (8/1/2025), yang diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah perwakilan dari daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., yang hadir mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
“Pak Menteri menyampaikan pentingnya kolaborasi dan komitmen dari pemerintah daerah untuk mempercepat penataan tenaga non-ASN, sesuai dengan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN. Salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan mengadakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Jefridin.
Dalam rapat tersebut, Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menunjukkan bahwa total tenaga non-ASN yang tersisa di seluruh Indonesia berjumlah 1.789.050 orang. Dari jumlah tersebut, seleksi PPPK tahap pertama tahun 2024 menyatakan bahwa 1.345.338 tenaga non-ASN memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK.
Di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan seleksi PPPK tahap pertama. Hasilnya, sebanyak 1.752 orang dari tenaga teknis, 45 orang dari tenaga kesehatan, dan 103 orang dari tenaga guru lulus seleksi tersebut.
Untuk melanjutkan proses penataan ini, Pemerintah Kota Batam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam saat ini membuka seleksi PPPK tahap kedua, yang berlangsung sejak November 2024 hingga 15 Januari 2025.
Pelaksanaan tes untuk seleksi PPPK tahap kedua ini dijadwalkan berlangsung pada bulan April hingga Mei 2025.
Jefridin berharap, dengan adanya seleksi ini, penataan tenaga ASN di Kota Batam dapat berjalan lancar dan mempercepat terwujudnya birokrasi yang lebih efisien. (r)
