BATAM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi Nasdem, Suhadi, mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri yang semakin merugi.
Menurut Suhadi, meskipun BUMD menerima suntikan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga tahun 2024, hasil yang diberikan tidak menggembirakan dan tidak ada deviden yang tercatat.
“Dengan adanya suntikan dana APBD, seharusnya BUMD bisa memberikan hasil yang baik, tetapi kenyataannya, mereka belum menghasilkan keuntungan. Tidak ada deviden, dan itu sangat merugikan daerah,” ujar Suhadi, saat ditemui di kawasan Batam Center, Kota Batam, pada Rabu (6/11/2024) sore.
Suhadi yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Kepri ini menilai bahwa sudah saatnya BUMD Kepri diaudit secara eksternal untuk mengevaluasi kinerja mereka, mengingat selama ini tidak ada peningkatan yang signifikan.
“Kinerja BUMD sangat buruk. Tiga BUMD utama yang ada tidak ada devidennya. Saya rasa perlu dilakukan audit eksternal untuk menilai sejauh mana kinerja mereka,” kata Suhadi seperti dikutip batamtoday, Kamis (7/11/2024).
Beberapa BUMD yang dimaksud Suhadi antara lain adalah PDAM Tirta Kepri, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri, dan Pembangunan Kepri.
Suhadi menyebutkan bahwa jika BUMD-BUMD tersebut tidak mampu mengelola dengan baik, melibatkan pihak swasta sebagai mitra pengelola bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kinerja mereka.
“Mungkin jika ada ketidaksanggupan dalam mengelola, kita bisa melibatkan pihak swasta agar BUMD. Hal ini bisa kembali berfungsi dengan baik dan memberikan keuntungan bagi daerah,” tambahnya.
Suhadi juga menyoroti pengelolaan pelabuhan yang terus merugi. Meski memiliki potensi besar, hingga saat ini sektor ini masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.
“BUMD seharusnya bisa menjadi penopang PAD, tapi kenyataannya justru merugi. Kami juga sudah mengadakan rapat dengan Bapenda terkait sektor ini, dan hasilnya tidak menggembirakan,” ujarnya.
Suhadi juga mencatat sejumlah target yang tidak tercapai. Adanya penurunan pada laboratorium yang targetnya sebesar Rp2,8 miliar, namun hanya tercapai Rp150 juta. Begitu juga dengan retribusi penjualan tanaman di KLHK Lab PU yang hanya tercapai Rp145 juta dari target Rp2,8 miliar. Serta Lab Kesehatan Hewan yang belum mencapai target Rp325 juta.
“Dengan kinerja seperti ini, harapan kami untuk menambah PAD dari BUMD sepertinya masih jauh dari kenyataan,” keluhnya.
Dalam anggaran tahun ini, Pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan dana untuk BUP sebesar Rp20 miliar, Tirta Kepri sebesar Rp4,5 miliar, dan Pembangunan Kepri sebesar Rp5 miliar. Suhadi menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil pengelola BUMD dan meminta mereka untuk bertanggung jawab atas kinerja yang buruk ini.
“Jika tidak mampu mengelola BUMD ini dengan baik, sebaiknya mereka mundur. Kami akan panggil mereka dan minta pertanggungjawaban. Sudah waktunya ada perubahan nyata,” tegas Suhadi. (r)
Komentar