Kepri
Beranda » Biaya Cek Kesehatan Calon Jama’ah Haji Cadangan Diusulkan Ditanggung Negara

Biaya Cek Kesehatan Calon Jama’ah Haji Cadangan Diusulkan Ditanggung Negara

Deputi Bidang Persidangan DPD RI Oni Choiruddin bersama para narasumber FGD yang menghimpun masukan Revisi RUU Pengelolaan Keuangan Haji. (Foto: Saibansah Dardani)

BATAM — Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan agar negara menanggung biaya pemeriksaan kesehatan calon jama’ah haji cadangan. Mereka harus menyiapkan sedikitnya Rp1 juta per orang untuk pemeriksaan, meski belum mendapat kepastian berangkat.

Usulan itu disampaikan Kepala Kemenhaj Provinsi Kepri, Muhammad Syafii, dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) yang digelar Kantor DPD RI Provinsi Kepri di Batam, Kamis (19/11/2026).

Syafii mengatakan biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) menjadi beban bagi calon jama’ah dalam daftar cadangan, terutama pasangan suami istri yang sama-sama harus menjalani pemeriksaan.

“Padahal, kemungkinan keberangkatannya juga masih belum pasti. Kalau yang berangkat suami-istri, berarti harus keluar uang Rp 2 juta. Inilah yang memberatkan calon jama’ah haji cadangan,” ujar Syafii.

BACA JUGA:  HMR Kampanye Maraton di Enam Titik Tanjungpinang, Warga Antusias Dukung Kepri Maju

Dalam forum yang sama, Syafii meminta DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam untuk meningkatkan pelayanan bagi jama’ah yang berangkat melalui embarkasi tersebut. Menurutnya, bangunan asrama itu sudah tua dan masih berstatus aset Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kemenhaj Kepri Minta Revitalisasi Asrama Haji Batam, Ariastuty Sebut Pembenahan Sedang Berjalan

“Saat ini, kondisi Asrama Haji Batam sudah tua dan perlu revitalisasi. Tidak seperti asrama haji di daerah lain yang sekelas bintang tiga. Ini yang kita minta agar DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam,” katanya.

Syafii juga menyatakan dukungan terhadap pola penghitungan antrean haji yang berlaku saat ini. Menurutnya, sistem tersebut memberi kepastian yang lebih baik bagi calon jama’ah sekaligus memangkas masa tunggu.

BACA JUGA:  Dinamika PWI Kepri: Andi Gino Dicopot, Marganas Nainggolan Ditunjuk sebagai Plt

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kepri, Budi Fitra Helmi, mengatakan forum itu digelar untuk menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi DPD RI atas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Selain biaya pemeriksaan kesehatan dan pelayanan di Embarkasi Haji Batam, forum membahas keterjangkauan biaya haji, pelunasan dan pengembalian dana jama’ah, layanan bank penerima setoran, transparansi pengelolaan keuangan haji, serta dukungan pemerintah daerah.

“Kami akan menyusun semua masukan, baik dari para narasumber maupun hadirin, sebagai bahan penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji,” ujar Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, saat menutup kegiatan.

Alhamdulillah, Arsip Sejarah Lingga Selamat dari Kebakaran, Budayawan Ingatkan Ancaman bagi Warisan Melayu

Selain Syafii, forum menghadirkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Sudianto, serta dosen Universitas Internasional Batam yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam, Yulfis Wandi.

BACA JUGA:  Ansar-Nyanyang Sampaikan Pidato Perdana di DPRD Kepri, Usung Visi "Kepri Maju, Makmur, dan Merata"

Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, turut menghadiri forum tersebut. Panitia juga mengundang unsur Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Baznas Batam, MUI Batam, serta organisasi mahasiswa, keagamaan, perempuan, dan kepemudaan. Usvim Varadillah memandu kegiatan sebagai pembawa acara. (ora)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement