BATAM – BP Batam menggelar Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama dengan 21 unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk memperkuat sinergi pengamanan investasi dan wilayah KPBPB Batam. Kegiatan berlangsung pada Selasa (18/11/2025) di Grand Mercure Hotel Batam.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra memimpin langsung prosesi penandatanganan, yang diikuti 21 komandan utama FKPD. Komitmen ini dirumuskan untuk menciptakan pola koordinasi lintas instansi yang lebih cepat, konsisten, dan efektif.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pencegahan aktivitas ilegal, meredam potensi konflik secara antisipatif-edukatif, serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku perambahan liar, pencemaran lingkungan, maupun kegiatan ilegal lainnya yang mengancam kelestarian hutan Batam sebagai aset strategis negara.
Amsakar Achmad mengapresiasi kinerja Tim Terpadu yang diprakarsai Direktorat Pengamanan Aset BP Batam dalam merespons berbagai aktivitas ilegal di lapangan.
“Pengelolaan pemerintahan hari ini menuntut sinergi, bukan ego sektoral. Terima kasih atas kolaborasi semua pihak sehingga Batam tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Amsakar menegaskan bahwa sinergi ini harus terus berlanjut, mengingat Batam sebagai pusat industri dan investasi dengan target pertumbuhan di atas rata-rata nasional, memiliki dinamika keamanan dan lingkungan yang kompleks—mulai dari ancaman perambahan hutan hingga pencemaran.
Ia berharap komitmen bersama ini makin memperkuat soliditas dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan di kawasan KPBPB Batam.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menegaskan bahwa penandatanganan komitmen hari ini adalah bentuk keseriusan BP Batam dalam membangun langkah aksi bersama menjaga kawasan tetap aman, kondusif, dan inklusif.
“Kami telah turun langsung ke lapangan dan melihat potensi gangguan. Ini menjadi perhatian serius demi menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan wilayah,” ujarnya.
Li Claudia turut mengajak masyarakat mencintai Batam dengan memanfaatkan alam secara bijak.
“Hutan adalah wilayah yang harus dipertahankan demi menjaga ketersediaan air dan udara. Aktivitas ilegal meningkatkan risiko bencana seperti erosi, banjir, dan longsor,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, Detasemen Polisi Militer I/6 Batam Kepri, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Penandatanganan komitmen diikuti 23 komandan utama FKPD, meliputi pimpinan unsur kepolisian, TNI, penegakan hukum, pemerintahan daerah, dan lembaga pengamanan kawasan. (ora)
Komentar