BATAM — Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan agar negara menanggung biaya pemeriksaan kesehatan calon jama’ah haji cadangan. Mereka harus menyiapkan sedikitnya Rp1 juta per orang untuk pemeriksaan, meski belum mendapat kepastian berangkat.
Usulan itu disampaikan Kepala Kemenhaj Provinsi Kepri, Muhammad Syafii, dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) yang digelar Kantor DPD RI Provinsi Kepri di Batam, Kamis (19/11/2026).
Syafii mengatakan biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) menjadi beban bagi calon jama’ah dalam daftar cadangan, terutama pasangan suami istri yang sama-sama harus menjalani pemeriksaan.
“Padahal, kemungkinan keberangkatannya juga masih belum pasti. Kalau yang berangkat suami-istri, berarti harus keluar uang Rp 2 juta. Inilah yang memberatkan calon jama’ah haji cadangan,” ujar Syafii.
Dalam forum yang sama, Syafii meminta DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam untuk meningkatkan pelayanan bagi jama’ah yang berangkat melalui embarkasi tersebut. Menurutnya, bangunan asrama itu sudah tua dan masih berstatus aset Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Saat ini, kondisi Asrama Haji Batam sudah tua dan perlu revitalisasi. Tidak seperti asrama haji di daerah lain yang sekelas bintang tiga. Ini yang kita minta agar DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam,” katanya.
Syafii juga menyatakan dukungan terhadap pola penghitungan antrean haji yang berlaku saat ini. Menurutnya, sistem tersebut memberi kepastian yang lebih baik bagi calon jama’ah sekaligus memangkas masa tunggu.
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kepri, Budi Fitra Helmi, mengatakan forum itu digelar untuk menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi DPD RI atas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Selain biaya pemeriksaan kesehatan dan pelayanan di Embarkasi Haji Batam, forum membahas keterjangkauan biaya haji, pelunasan dan pengembalian dana jama’ah, layanan bank penerima setoran, transparansi pengelolaan keuangan haji, serta dukungan pemerintah daerah.
“Kami akan menyusun semua masukan, baik dari para narasumber maupun hadirin, sebagai bahan penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji,” ujar Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, saat menutup kegiatan.
Selain Syafii, forum menghadirkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Sudianto, serta dosen Universitas Internasional Batam yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam, Yulfis Wandi.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, turut menghadiri forum tersebut. Panitia juga mengundang unsur Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Baznas Batam, MUI Batam, serta organisasi mahasiswa, keagamaan, perempuan, dan kepemudaan. Usvim Varadillah memandu kegiatan sebagai pembawa acara. (ora)




Komentar