BATAM — Absennya Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam Pelantikan Ulang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri masa bakti 2023–2028 di Ballroom Harmoni One, Batam Center, Kamis (17/9/2026), menjadi sorotan dalam Forum Pemred PWI Kepri.
Dalam diskusi rutin Forum Pemred PWI Kepri di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/9/2026), sejumlah pemimpin redaksi mempertanyakan alasan Gubernur Kepri tidak hadir dalam agenda organisasi pers tersebut.
Pertanyaan itu kemudian dijawab Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani. Ia mengungkapkan, Gubernur Ansar memang tidak diundang dalam acara pelantikan tersebut.
Keputusan itu, kata Saibansah, diambil setelah PWI Kepri sebelumnya tiga kali mengirimkan surat resmi untuk bersilaturahmi dan melakukan audiensi dengan Gubernur Kepri. Namun, hingga pelaksanaan pelantikan, surat-surat tersebut belum mendapat respons.
“Ya, kami pesimis Gubernur bisa hadir dalam gelaran ini. Sebelumnya kita sudah tiga kali bersurat resmi untuk bersilaturahmi dan audiensi, hanya saja tidak mendapat respons. Jadi kami tidak yakin beliau bisa hadir juga,” ujar Saibansah di hadapan para pimpinan media.
Menurut Saibansah, keputusan tidak mengundang Gubernur bukan dimaksudkan untuk memutus hubungan dengan Pemerintah Provinsi Kepri. PWI, katanya, memilih bersikap realistis setelah upaya komunikasi sebelumnya belum memperoleh tanggapan.
Persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam forum tersebut.
Para Pemred juga menyoroti kontrasnya suasana pada acara pelantikan PWI Kepri. Sejumlah unsur Forkopimda hadir langsung, di antaranya Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo yang mewakili Kapolda Kepri. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan apresiasi terhadap peran pers dalam kehidupan dan pembangunan daerah.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri Rinaldi Samjaya, yang turut hadir mendampingi Ketua Forum Pemred PWI Kepri Marganas Nainggolan, menilai persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks hubungan Pemprov Kepri dengan pers selama ini.
“Memang kalau kita cermati selama ini, Gubernur Kepri agaknya memang kurang perhatian terhadap pers,” ujar Rinaldi.
Forum Pemred PWI Kepri kemudian menilai persoalan tersebut bukan semata-mata soal hadir atau tidak hadirnya Gubernur dalam sebuah acara organisasi. Lebih jauh, forum membahas pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan pers.
Di sisi lain, PWI Kepri memastikan agenda organisasi tetap berjalan. Rangkaian kegiatan setelah pelantikan, mulai dari Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 18–19 September 2026 di BP Batam, tetap dilaksanakan. (ora)
