Batam Pendidikan
Beranda » Seleksi PPPK Tahap 1 di Batam Dikeluhkan Tenaga Honorer, Tuding Kebijakan Tidak Adil

Seleksi PPPK Tahap 1 di Batam Dikeluhkan Tenaga Honorer, Tuding Kebijakan Tidak Adil

Seleksi PPPK Tahap 1 di Batam Dikeluhkan Tenaga Honorer, Tuding Kebijakan Tidak Adil
Para peserta seleksi PPPK tahap 1 yang didominasi guru honorer mengadu ke DPRD Batam (ist)
Table of Contents−

BATAM – Sejumlah tenaga honorer di Kota Batam yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengeluhkan kebijakan seleksi yang dianggap tidak adil dan menyebabkan mereka tergeser. Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kota Batam, Selasa (7/1/2025).

Salah seorang tenaga honorer di bidang pendidikan mengungkapkan bahwa proses seleksi tahap 1 di Batam memunculkan ketidakadilan yang merugikan banyak peserta.

“Hasil pembahasan hari ini belum memuaskan bagi saya dan teman-teman,” ujarnya usai mengikuti rapat.

Ia menyoroti beberapa poin yang menjadi akar permasalahan. Di antaranya masa sanggah yang dianggap melonggarkan aturan dengan memperbolehkan perbaikan dan pengunggahan ulang dokumen oleh peserta seleksi. Menurutnya, hal ini melanggar ketentuan yang seharusnya melarang perubahan dokumen setelah pendaftaran ditutup.

BACA JUGA:  Pemko Batam Siapkan Rp 65 Miliar untuk Dukung Program Makanan Bergizi Nasional

“BKPSDM memperbolehkan perubahan itu berdasarkan arahan Menpan.Tapi itu hanya arahan, bukan surat resmi,” katanya.

Amsakar: Informasi Terbuka Beri Kepastian bagi Investor

Poin lain yang disorot adalah perubahan aturan yang memperbolehkan tenaga honorer yang digaji dari dana BOS ikut seleksi tanpa ada penambahan formasi.

“Seharusnya ketika aturan berubah, formasi juga ditambah.Sehingga tenaga honorer Pemko tidak perlu bersaing dengan tambahan peserta dari tenaga BOS,” keluhnya.

Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Batam untuk tidak memberikan surat keterangan kerja kepada tenaga BOS yang ingin ikut seleksi, agar peluang bagi tenaga honorer yang digaji dari APBD tetap terjaga.

BACA JUGA:  Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Roro Batam – Tanjung Uban November 2024

Kritik lain ditujukan pada arahan BKPSDM yang memanggil peserta dengan administrasi tidak memenuhi syarat. Sehingga jumlah peserta seleksi membengkak melebihi jumlah formasi.

“Sebanyak 39 peserta lolos setelah masa sanggah karena bisa mengunggah ulang berkas, dan ini menambah ketidakadilan,” tegasnya.

Siapkan Calon Pemimpin, BP Batam Kirim Talenta ke Singapura dan Malaysia

Tanggapan BKPSDM Batam

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Batam, Ikhsan, menegaskan bahwa seleksi PPPK dilakukan secara transparan dan berbasis sistem oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Hasil seleksi sepenuhnya ditentukan oleh peringkat nilai tes, tanpa campur tangan BKPSDM,” jelasnya.

BACA JUGA:  BP Batam Sambut Baik Ekspansi Firmus Technologies, Perkuat Posisi Batam sebagai Hub Infrastruktur AI Regional

Terkait status guru paruh waktu, Ikhsan menyebut bahwa aturan teknis masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mendukung UU 2023.

“Kami telah mengajukan 109 formasi tenaga pengajar, dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (r)

Batam Disiapkan Jadi Model Kawasan Berdaya Saing Global

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement