Batam
Beranda » Dugaan Mafia Lahan di Batam, Masyarakat Melayu Minta DPR Segera Bertindak

Dugaan Mafia Lahan di Batam, Masyarakat Melayu Minta DPR Segera Bertindak

Dugaan Mafia Lahan di Batam, Masyarakat Melayu Minta DPR Segera Bertindak
Masyarakat Adat Melayu Kepri mendesak Komisi VI DPR RI segera membahas mafia lahan di Batam (ist)

BATAM – Masyarakat adat Melayu mendesak Komisi VI DPR RI untuk segera kembali membahas dugaan mafia lahan yang terjadi di Pulau Batam. Mereka meminta DPR segera memanggil BP Batam dan menetapkan jadwal rapat dengar pendapat (RDP) sesuai dengan kesimpulan rapat pada 4 Februari lalu.

“Kami sudah rapat terkait dugaan mafia lahan ini dengan Komisi VI kemarin, kami ingin ada kejelasan hasil RDP tersebut, harus ada jawabannya,” kata Ketua Harian Saudagar Rumpun Melayu Provinsi Kepri, Dato’ Wira Zulkamirullah, Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, masyarakat adat Melayu telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI terkait perobohan bangunan bersejarah Purajaya Hotel. Hotel tersebut bukan hanya saksi sejarah berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga mengadopsi arsitektur khas Melayu.

BACA JUGA:  BP Batam Uji Sistem Subdrain di 18 Titik Rawan Genangan Batam Center

Zulkamirullah menegaskan bahwa masyarakat Melayu tidak menolak investasi masuk ke Batam, tetapi mereka menginginkan keadilan dan kesempatan untuk tetap menjalankan usaha tanpa digusur.

“Kami tidak pernah menolak investasi, kami suka karena itu membuat kampung kami jadi ramai, tapi keadilan harus ada. Jangan yang sudah ada digeser, dibuang, diusir,” ujarnya seperti dilansir metrotv.

Amsakar: Informasi Terbuka Beri Kepastian bagi Investor

Ia berharap Komisi VI DPR dapat menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang merugikan masyarakat Melayu. Kasus Purajaya Hotel, menurutnya, hanyalah salah satu dari banyak kasus lain yang terjadi akibat mafia lahan di Batam.

BACA JUGA:  Tek Po Golden Prawn Raih Penghargaan Tokoh Pengembang Kawasan Wisata Inovatif dari BP Batam

Komisi VI DPR sebelumnya telah menggelar RDP dengan masyarakat Melayu untuk membahas dugaan mafia lahan, termasuk terkait perobohan Purajaya Hotel. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan pihaknya akan mengkaji kebijakan BP Batam terkait pencabutan izin lahan.

“Kami akan mengkaji keputusan BP Batam berdasarkan aturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tentu kami akan perjuangkan secara politis,” ujar Nurdin pada RDP, 4 Februari 2025.

Nurdin juga menyebut bahwa DPR akan memanggil BP Batam serta tujuh perusahaan lain yang mengalami permasalahan serupa terkait tumpang tindih alokasi lahan.

BACA JUGA:  Cegah Liarnya Kenaikan Harga BBM di Batam, Li Claudia Chandra Konsolidasikan Pelaku Usaha, Pertamina, dan PLN

“Kami akan mengevaluasi kebijakan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh BP Batam dan segera memanggil pihak terkait,” tegasnya. (r)

Siapkan Calon Pemimpin, BP Batam Kirim Talenta ke Singapura dan Malaysia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement