BATAM – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan lahan tidur di Batam demi mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi. Pernyataan tersebut disampaikan setelah menghadiri pelantikan Persatuan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (14/3/2025).
Amsakar menekankan pentingnya kebijakan yang lebih ketat agar lahan di Batam tidak dibiarkan terbengkalai. “Saya tidak ingin ada lahan yang hanya dibayar 10 persen karena itu belum menunjukkan keseriusan berinvestasi. Minimal harus 50 persen,” tegasnya.
Saat ini, BP Batam tengah menyusun Peraturan Kepala (Perka) BP Batam yang akan mengatur pemanfaatan lahan. Salah satu kebijakan yang dipersiapkan adalah menaikkan kewajiban pembayaran awal bagi pemegang lahan.
Amsakar juga menginstruksikan bagian pengelolaan pertanahan BP Batam untuk menelusuri pemegang lahan yang baru membayar 10 hingga 15 persen. Ia menilai pengusaha yang serius harus berani menambah modal agar lahan tidak terbengkalai.
BP Batam, menurutnya, juga akan menarik kembali lahan yang tidak dimanfaatkan dalam satu hingga dua tahun. “Jika dalam satu hingga dua tahun lahan tersebut tidak dimanfaatkan, kami akan menariknya kembali agar lebih produktif,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Amsakar optimistis Batam dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 9,5 hingga 10 persen berkat keunggulannya sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone).
“Batam punya fasilitas khusus seperti bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah (PBMn), dan bea masuk. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menarik investasi,” pungkas Amsakar. (r)
