JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa klaim Hendry Ch. Bangun yang menyatakan jabatan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat ilegal adalah tidak berdasar.
PWI Pusat menjelaskan bahwa Hendry Ch. Bangun tidak lagi memiliki otoritas apapun setelah pemberhentiannya sebagai anggota PWI oleh Dewan Kehormatan pada 16 Juli 2024.
Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa Hendry Ch. Bangun telah kehilangan haknya untuk mengatasnamakan organisasi ini, mengingat pemberhentian tersebut terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Zulmansyah menegaskan,
“Sejak keputusan Dewan Kehormatan, Hendry Ch. Bangun tidak lagi menjadi bagian dari PWI, jadi segala klaim yang disampaikan oleh yang bersangkutan tidak sah.”
Lebih lanjut, PWI Pusat mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin oleh Hendry Ch. Bangun telah dibekukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada 9 Juli 2024, berdasarkan keputusan yang sah.
Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak tersebut, termasuk Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kalimantan Selatan, tidak memiliki legitimasi hukum.
Sementara itu, kasus Hendry Ch. Bangun sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan, yang melibatkan dana UKW. Polda Metro Jaya telah memanggil empat pengurus PWI Pusat sebagai saksi kunci dalam kasus ini, yang dijadwalkan akan berlangsung pada 8 hingga 10 Januari 2025.
Zulmansyah Sekedang menegaskan bahwa PWI Pusat akan terus mempertahankan integritas dan profesionalisme pers Indonesia, serta mengajak seluruh insan pers untuk mendukung organisasi yang sah dalam menjaga kepentingan dan kredibilitas dunia jurnalistik. (r)
