TANJUNGPINANG – Wacana pemekaran wilayah di Kepulauan Riau (Kepri) kembali menjadi sorotan dengan usulan pembentukan provinsi baru yang mencakup Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.
Berada di perbatasan Laut China Selatan, kawasan strategis ini tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di tengah isu geopolitik regional.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, telah menggulirkan rencana pembentukan provinsi baru tersebut sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kami berencana membentuk tiga kabupaten di Anambas dan tiga kabupaten di Natuna sebagai bagian dari pemekaran ini,” ungkap Ansar dalam wawancara pada 2 Desember 2024.
Urgensi Pemekaran: Pertahanan dan Potensi Ekonomi
Menurut Ansar, alasan utama pemekaran bukan hanya soal percepatan pembangunan ekonomi, tetapi juga pertimbangan strategis untuk memperkuat pertahanan di kawasan perbatasan.
Konflik yang berkembang di Laut China Selatan menambah pentingnya kehadiran pemerintahan yang lebih dekat dan kuat di Natuna dan Anambas.
“Kami ingin pemekaran ini tidak hanya mempercepat pembangunan wilayah, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan negara,” tegas Ansar.
Dari sisi ekonomi, kawasan ini memiliki potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan. Dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas yang melimpah, provinsi baru ini diharapkan mampu mandiri secara finansial dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional.
Dukungan Masyarakat dan Proses Legislasi
Aspirasi masyarakat menjadi salah satu pendorong utama rencana pemekaran ini. Ansar optimistis bahwa dukungan publik yang solid dapat menarik perhatian pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pembentukan provinsi baru.
Langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri. “Kami akan melobi DPRD yang baru untuk mendukung percepatan rekomendasi ini,” ujar Ansar.
Jika terwujud, Provinsi Natuna-Anambas akan menjadi provinsi baru yang memiliki peran strategis, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi.
Namun, keberhasilan pemekaran ini juga bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur, sumber daya manusia, serta mengelola potensi alam yang melimpah secara berkelanjutan. (ris)
Komentar