BATAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam memastikan bahwa daya tampung sekolah di kota ini akan mencukupi jika kebijakan penghapusan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan Pemkot Batam siap mengatasi potensi dampak negatif dari penghapusan zonasi, meski pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Menurut Rudi, jika sistem zonasi dihapuskan, para calon siswa dan orang tua kemungkinan akan berlomba-lomba untuk mendaftar ke sekolah-sekolah unggulan, mirip dengan fenomena yang terjadi lima tahun lalu.
“Kami akan mencari solusi bersama. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dan regulasi resmi dari pemerintah pusat,” ujar Rudi, seperti dikutip dari Antara.
Rudi juga mengingatkan kemungkinan adanya penumpukan jumlah siswa di sekolah unggulan jika sistem zonasi dihilangkan. Kondisi ini, menurutnya, bisa menjadi tantangan besar bagi Pemkot Batam, terutama jika kapasitas sekolah tidak mampu menampung jumlah pendaftar yang sangat tinggi.
“Jika penerimaan melebihi kapasitas sekolah, kita harus siap mencari solusi. Kita tidak bisa membiarkan separuh siswa tidak terakomodasi. Tapi jika kebijakan ini sudah menjadi keputusan pusat, kami akan mengikuti,” jelas Rudi.
Pemkot Batam berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan lokal guna memastikan bahwa akses pendidikan tetap merata dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Batam.
Tantangan Penghapusan Zonasi PPDB
Penghapusan zonasi ini turut menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memperdalam kajian terkait penerapan sistem PPDB tanpa zonasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa kajian mendalam akan melibatkan kepala Dinas Pendidikan dan pakar pendidikan, serta berbagai stakeholder penyelenggara pendidikan. Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
“Keputusan mengenai PPDB zonasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet mendatang,” tutur Abdul Mu’ti.
Dengan perhatian yang tinggi terhadap keberlangsungan pendidikan yang adil dan merata, Pemkot Batam bersama pemerintah pusat akan terus mencari solusi terbaik agar sistem pendidikan di Kepri tetap terjaga dan berkualitas. (r)
