Gubernur Ansar Resmikan Jembatan Penghubung Pulau Subang Mas dan Pulau Air Raja Galang Batam

Gubernur Ansar Resmikan Jembatan Penghubung Pulau Subang Mas dan Pulau Air Raja Galang Batam
Gubernur Ansar Ahmad meresmikan jembatan penghubung di Pulau Galang, Senin (9/9/2024) (dok foto diskominfo kepri)

BATAM – Proyek jembatan penghubung antara Pulau Subang Mas dan Pulau Air Raja di Pulau Galang, Batam, selesai dibangun.  Jembatan baru tersebut, diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad disaksikan Lurah serta tokoh masyarakat dan warga setempat, baru-baru ini.

Jembatan penghubung ini diharapkan akan menjadi solusi peningkatan perekonomian masyarakat di dua pulau tersebut.

“Jembatan ini akan memperlancar mobilitas orang dan barang sehingga perekonomian masyarakat di sini bisa lebih beekembang,” ujar Ansar.

Sebelum dibangun Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), jembatan menghubungkan kedua pulau ini berbahan kayu.

Jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) ini merupakan tonggak penting dalam meningkatkan mobilitas dan kegiatan ekonomi antara kedua pulau tersebut.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemprov Kepri, Handoko, mengungkapkan bahwa jembatan baru ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.

“Jembatan ini akan memperlancar mobilitas orang dan barang sehingga perekonomian masyarakat di sini bisa lebih berkembang,” kata Handoko.

Jembatan baru ini menggantikan jembatan kayu lama. Jembatan dilengkapi dengan rangka beton, lantai beton. Serta pagar pengaman di kedua sisi.

Dengan panjang 60 meter dan lebar 2,5 meter, jembatan ini dibangun dengan dana APBD Kepri 2024 senilai Rp1,4 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV Bina Insan Gemilang dan dipantau oleh CV Nusa Dua Consultant.

“Pengerjaan jembatan ini selesai lebih cepat dari jadwal, dalam 75 hari kerja dari waktu kontrak 120 hari kalender,” tambah Handoko.

Handoko juga menekankan perlunya dukungan lebih lanjut untuk memaksimalkan manfaat dari pembangunan ini.

“Dana APBD Kepri yang terbatas tidak cukup untuk mendukung semua kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kami memerlukan dukungan tambahan dari APBN dan upaya meyakinkan pemerintah pusat serta kementerian terkait,” tutup Handoko.

Exit mobile version