BATAM – Walikota Batam terpilih, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memastikan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahun-tahun sebelumnya sebelum transisi pemerintahan.
“Pastikan SPj tahun-tahun kemarin itu selesai. Jangan ada pekerjaan yang tersisa yang nanti bawa-bawa nama pimpinan sekarang,” ujar Amsakar pada Minggu (9/2).
Amsakar dan Li Claudia Chandra resmi terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam setelah KPU Batam menggelar rapat pleno pada Kamis (6/2). Penetapan ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilkada Batam yang diajukan oleh pasangan Nuryanto dan Hardi Selamat Hood (NADI).
Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama
Selain penyelesaian SPj, Amsakar juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran di Pemko Batam. Menurutnya, langkah ini sudah dilakukan di banyak daerah lain di Indonesia dan bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah.
“Apa boleh buat, di era kami, kita sedang melakukan pengetatan ikat pinggang. Tapi ini dimaksudkan agar tata kelola anggaran lebih banyak terkelola untuk kepentingan publik,” tegas Amsakar seperti dikutip tribunbatam.
Efisiensi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah lebih selektif dalam penggunaan anggaran, terutama untuk program prioritas nasional. Salah satu kebijakan yang ditekankan Amsakar adalah pemangkasan 50 persen perjalanan dinas dan pengurangan biaya yang dianggap tidak produktif.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin Hamid, menambahkan bahwa OPD ditargetkan menyelesaikan tahapan efisiensi anggaran hingga 10 Februari 2025.
“Kami lihat setelah tanggal 10 Februari, karena pada 15 Februari nanti akan ada pemeriksaan dari BPKP. Presiden telah menginstruksikan agar pengawasan terhadap efisiensi ini dilakukan dengan ketat,” ujar Jefridin.
Percepatan Program Makan Bergizi Gratis
Selain efisiensi anggaran, Amsakar juga meminta percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan nasional dari Presiden Prabowo.
“Saya minta agar MBG ini betul-betul harus kita push. Kalau laporan yang diterima baru beberapa dapur, sekarang harus dikejar. Kalau tidak salah, masih butuh sekitar 20 dapur lagi,” ungkapnya.
Untuk memastikan kelancaran program ini, Amsakar meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Keuangan untuk memberikan perhatian khusus.
Dengan berbagai langkah tersebut, Amsakar berharap transisi pemerintahan dapat berjalan lancar dan kebijakan yang diusungnya bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Batam. (r)
