PEKANBARU – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertema “Wartawan Berintegritas Sahabat Semua” digelar di Pekanbaru, Jumat (7/2/2025) siang.
Acara dihadiri oleh sejumlah pembicara penting, di antaranya Direskrimum Polda Riau, Asep Darmawan, Rektor Universitas Lancang Kuning yang juga Direktur Pendidikan PWI Riau, Junaedi, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat, Aat Sufaat, serta Ketua Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga. Diskusi ini dipandu oleh moderator Ridar Hendri.
FGD ini diadakan sebagai respons terhadap keluhan yang marak di kalangan kepala sekolah dan guru terkait pemerasan oleh oknum wartawan yang tidak memiliki integritas.
Para narasumber memberikan pandangan serta solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam dunia pers.
Junaedi, Rektor Universitas Lancang Kuning, mengungkapkan bahwa banyak kepala sekolah dan guru yang tertekan oleh wartawan abal-abal.
“Saat ini, siapa pun bisa dengan mudah membuat media dan menaikkan berita ke portal mereka. Wartawan abal-abal ini sering memanfaatkan celah-celah dalam pengelolaan sekolah untuk melakukan pemerasan,” ujarnya.
Aat Sufaat, Direktur UKW PWI Pusat, menyoroti pentingnya uji kompetensi bagi wartawan agar mereka memiliki integritas yang jelas.
Ia juga mengingatkan para kepala sekolah untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi wartawan yang mencurigakan dengan memverifikasi identitas dan kartu pers mereka.
Sekolah Perlu Juga Transparan
Direskrimum Polda Riau, Asep Darmawan, menekankan bahwa perlindungan hukum bagi kepala sekolah yang diperas sangat bergantung pada transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Jika tidak ada penyimpangan, tidak perlu takut. Di Riau, kepala sekolah yang melapor kasus pemerasan berhasil mendapatkan perlindungan hukum,” jelasnya.
Dar Edi Yoga, Ketua Forum Pemred SMSI, mengungkapkan bahwa meskipun ada sekitar 47 ribu media di Indonesia, hanya 3.000 yang terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Penting bagi kepala sekolah untuk memverifikasi identitas wartawan dengan memastikan apakah medianya terdaftar di Dewan Pers dan apakah mereka membawa surat tugas resmi,” tambahnya.
FGD ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh pers nasional, seperti Marthen Slamet Susanto, Ketua Panitia HPN Riau 2025, Atal S. Depari, Ketua Umum PWI Pusat, dan Nurjaman Mochtar, Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat.
Diskusi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen menjaga integritas wartawan serta mencegah praktik pemerasan di dunia pendidikan.
Peserta memperoleh wawasan tentang cara menghadapi wartawan yang tidak beritikad baik dan membangun hubungan yang lebih sehat antara dunia pendidikan dan media profesional. (r)
