BATAM – Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Batam didominasi melalui jalur resmi, terutama Pelabuhan Internasional Batam Center. Hal ini terungkap setelah keterlibatan seorang pegawai BP Batam dalam memfasilitasi keberangkatan PMI ilegal ke luar negeri melalui pelabuhan tersebut.
Menurut Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Imam Riyadi, dari data tahun 2024, tercatat 2.885 PMI non prosedural berangkat ke Malaysia melalui jalur resmi. Sebaliknya, hanya 155 orang yang diberangkatkan melalui jalur tikus atau pelabuhan belakang.
“Dari seluruh data yang kami fasilitasi, mayoritas PMI ilegal berangkat melalui jalur resmi. Di Pelabuhan Internasional Batam Center sendiri, sebanyak 896 orang tercatat berangkat secara ilegal sepanjang 2024,” kata Imam usai konferensi pers di Mapolda Kepri, Selasa (19/11/2024).
Penyelundupan di Jalur Resmi, Fenomena Lama
Aktivis kemanusiaan Romo Paschalis mengaku tidak terkejut dengan fenomena ini. Menurutnya, penyelundupan melalui pelabuhan resmi telah lama terjadi.
“Sejak dulu PMI dimasukkan melalui pintu depan, bukan belakang. Jangan lagi framing jalur tikus sebagai satu-satunya jalur penyelundupan,” ujarnya seperti dikutip tempo, Jumat (6/12/2024).
Romo, yang juga Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang, menilai bahwa penyelundupan PMI non prosedural ini sudah menjadi permainan lama dengan pelaku yang berpengaruh.
“Permainan ini sudah lama dan melibatkan pemain besar. Tapi yang dirilis polisi hanya pelaku kecil, seperti pegawai pelabuhan,” kritiknya.
Harapan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Romo menegaskan pentingnya upaya serius pemerintah dan aparat untuk memberantas jaringan mafia besar dalam kasus perdagangan manusia.
Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat menempatkan figur berintegritas di posisi strategis untuk mengatasi masalah ini.
“Harapan kita ada di pemerintah baru. Presiden Prabowo harus memilih Kapolri dan pejabat lainnya yang punya perspektif tegas terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kalau tidak, masalah ini akan terus berulang,” tutupnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyelundupan PMI ilegal bukan sekadar masalah jalur tikus, melainkan juga membutuhkan pengawasan ketat di pelabuhan resmi yang menjadi pintu utama keluar-masuknya pekerja migran.
Sumber: tempo
