BATAM – Ratusan massa yang tergabung dalam Petisi Masyarakat Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam pada Selasa (3/12/2024) siang.
Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam 2024 yang dinilai penuh pelanggaran dan tidak profesional.
Dalam orasi yang berlangsung di tengah pengamanan ketat, massa menuding KPU dan Bawaslu Kota Batam gagal menjalankan tugasnya pada setiap tahapan Pilkada. Akibatnya, banyak masyarakat kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, mereka juga menyoroti pelanggaran yang dinilai tidak etis, sehingga Pilkada Batam dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
“Yang paling penting adalah, Bawaslu Kota Batam kami anggap gagal dalam melaksanakan pengawasan serta tidak berperan aktif sebagai pengawas kepemiluan. Hukum di Bawaslu seakan tumpul,” seru salah satu orator aksi di depan kantor Bawaslu.
Tuntut Pemilihan Suara Ulang (PSU)
Massa mendesak agar KPU Kota Batam segera menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Mereka juga meminta Bawaslu untuk menindak tegas setiap pasangan calon (paslon) yang diduga terlibat dalam pelanggaran selama tahapan Pilkada.
“Jika apa yang kami sampaikan ini tidak direspon dengan serius, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi,” ancam perwakilan massa dalam orasinya.
Kritik Terhadap KPU dan Bawaslu
Aksi ini juga menyoroti keberpihakan yang dituding dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Batam terhadap salah satu paslon.
Hal tersebut, menurut mereka, telah mencederai netralitas lembaga penyelenggara pemilu. Massa mendesak kedua institusi tersebut untuk introspeksi dan segera memperbaiki kinerjanya. (ris)
