BATAM – Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Batam mendesak Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) untuk meninjau ulang nama Flyover Laksamana Ladi yang baru diresmikan.
Desakan ini disampaikan usai rapat mendadak yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum YM. H. Raja Muhamad Amin pada Selasa (31/12) malam.
Dalam rapat yang berlangsung lebih dari satu jam, LAM Batam sepakat untuk mengirimkan surat resmi kepada BP Batam. Tembusan surat kepada Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam.
Surat tersebut berisi sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Penjelasan detail mengenai dasar penamaan Flyover Laksamana Ladi.
2. Keterlibatan LAM Batam dan para sejarawan untuk mengkaji sosok Laksamana Ladi.
3. Peninjauan ulang nama flyover jika penjelasan yang diberikan dinilai tidak memadai.
“Kami khawatir jika nama ini dibiarkan beredar luas, akan sulit diubah nantinya,” ujar YM. H. Raja Muhamad Amin.
Ia mengacu pada kasus Simpang Frengky, yang hingga kini nama tidak resminya masih melekat di masyarakat.
LAM Batam juga meminta BP Batam untuk menghentikan sementara penggunaan nama Flyover Laksamana Ladi hingga polemik ini terselesaikan.
Selain itu, LAM menekankan pentingnya pelibatan mereka dalam proses penamaan tempat-tempat ikonik di Batam. Hal ini untuk memastikan nama-nama yang dipilih memiliki dasar sejarah dan budaya yang kuat, sehingga menghindari potensi polemik di masa depan.
Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran akan minimnya kajian historis dalam penentuan nama Flyover Laksamana Ladi. LAM Batam berharap kolaborasi dengan pihak terkait dapat menghasilkan solusi yang menghormati nilai sejarah dan kearifan lokal. (r)
